Sabtu, 18/09/2021 13:48 WIB WIB

Pandemi dan Kohesifitas Sosial

Pandemi dan Kohesifitas Sosial Koesworo Setiawan


Hari-hari ini kita sebagai warga dunia, tengah menghadapi perang, yang entah kapan akan berakhir. Perang melawan yang tak terlihat, SARS-Cov-2. Kita di Indonesia, pada awalnya begitu prihatin dengan kenaikan angka korban serangan virus Corona atau Covid-19.

Kita ingat kepada pasien yang disebut sebagai Pasien 01, 02, dan 03. Atensi publik sangat besar, media berlomba menurunkan laporan berseri. Ini mencerminkan kecemasan, ketakutan, dan mungkin harapan virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini, segera enyah dari tanah air.

Namun harapan tak pernah sejalan dengan kenyataan. Virus ini terus berbiak cepat. Angka penderita terus bergerak naik. Sempat melandai beberapa saat di awal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Kenaikan angka penderita Covid-19, sekitar 400-an orang perhari di DKI Jakarta.

Kini, saat artikel ini ditulis, angkanya meningkat 10 kali lipat, sekitar 4000-an orang per hari. Setiap saat, media massa menyajikan statistik jumlah korban terjangkit.

Jika kita cermati perkembangan pandemi di pelbagai belahan dunia, tampak bahwa virus ini muncul tidak hanya menciptakan masalah di sektor kesehatan, namun juga meresonansi aspek sosial dan malah politik. Pandemi telah menciptakan krisis, dan tidak hanya menggerogoti kualitas hidup manusia, namun juga membuat keropos fondasi pranata sosial dan politik.

Kini berbagai negara di dunia tengah sibuk. Tidak hanya berperang melawan virus, dan tergopoh-gopoh mengerem laju penderita yang tak kunjung melandai. Namun, banyak rezim kini tengah melawan tekanan massa, yang makin tak sabar dengan berbagai pembatasan sosial.

Pendemi dan kebijakan karantina telah membuat mereka terkerangkeng dan tergerus kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan dimana mereka bekerja, kehilangan revenue. Namun pada saat yang sama, negara inersia mengatasi berbagai dampak krisis.

Tentu saja yang paling mendasar adalah kebutuhan pokok, sebagai konsekuensi dari kebijakan karantina wilayah. Ini yang membuat depresi, marah, putus asa, dan cemas (enxiety). Di tanah air luapan marah misalnya bisa dilihat dari aksi massa yang merebut jenazah keluarganya dari rumah sakit.

Krisis juga memicu konflik domestik, yang menambah panjang angka perceraian. Maka anda bisa saksikan suasana umum terkini di Pengadilan Agama, termasuk di kota anda tinggal. Hampir setiap pagi antrian orang yang mengurus perceraian mengular. Banyak contoh bisa kita tambahkan.

Di luar negeri, ketegangan hubungan atau malah perlawanan society terhadap statedi sejumlah negara dapat kita simak dari tayangan televisi. Sebagian diwarnai dengan aksi demontrasi dan kekerasan. Krisis telah mengganggu dan mengubah pola relasi antara keduanya.

Dalam pengamatan professor ilmu politik Universitas Stanford Francis Fukuyama, krisis besar menimbulkan konsekuensi luas, dimana sebagian besar tak terbayangkan. Era Depresi Besar di AS melahirkan isolasionisme, nasionalisme, fasisme, dan akhirnya Perang Dunia II. Pada gillirannya juga melahirkan ‘New Deal’, yang menempatkan AS sebagai negara adidaya, dan dalam bagian lain melahirkan dekolonisasi.

Dalam The Pandemic and Political Order:It Takes a State (https://www.foreignaffairs.com,Juli/Agustus 2020), Fukuyama mengamati perkembangan gaya kepemimpinan politik di sejumlah negara yang bergeser mengambil ciri-ciri fasisme. Hungaria dan Filipina menggunakan krisis sebagai dalih untuk meneguhkan kekuasaan darurat, yang menjauhkan mereka dari demokrasi. Negara lainnya seperti China, El Salvador, dan Uganda, mulai mengikuti jejak yang sama.

Dalam bagian analisanya, Fukuyama mengkategorisasikan dua tipe masyarakat dengan masing-masing tiga variabel, yang akan membuahkan hasil berbeda dalam penanganan krisis. Pertama, negara dengan birokrasi yang kompeten, negara dengan rakyat yang percaya dan bersedia mendengarkan, dan kepemimpan yang efektif. Dengan tiga kualitas tersebut, Fukuyama yakin negara tersebut bisa mengatasi krisis dengan baik, dan memperkecil dampak kerugian yang ditimbulkan.

Sebaliknya, negara dengan birokrasi yang gagal, masyarakat yang terpolarisasi, dan kepemimpinan yang lemah, akan menyisakan rakyat dan ekonomi yang rentan pula. Konstatasi Fukuyama bisa jadi simplistik dan terkesan ideal. Juga tidak semua variabel kuat bersamaan atau sebaliknya, lemah bersamaan.

Sebab, secara praktis, banyak variabel yang bekerja mempengaruhi kinerja birokrasi dan pemerintah, dan memberikan hasil yang bervariasi. Selain variabel material dan sebagaimana dirumuskan Fukuyama, bekerja pula variabel kultural seperti nilai, norma, adat, kebiasaan, dan aspek-aspek budaya lainnya yang bisa jadi berbeda satu tempat dengan tempat yang lain.

Ini meniscayakan karena pandemi tidak ada presedennya. Tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi. Sehingga rute terdekat lepas dari krisis, tidak akan ada yang sama untuk setiap negara. Di Indonesia, penanganan dampak krisis bisa dikatakan merupakan perpaduan antara pendekatan trikotomis Fukuyama dengan variabel budaya.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan tentang penanganan Covid-19. Di antaranya berisi paket stimulus untuk tiga bidang penanganan yakni bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Nilainya bergerak dinamis dari posisi awal Rp 405 triliun dan terus meningkat menjadi lebih dari Rp 650-an triliun.

Memang tidak mudah, namun pemerintah sudah menunjukkan adanya langkah terencana dan terarah dalam penanganan krisis. Sejak mula, pemerintah tidak memilih opsi lockdown, melainkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan PSBB memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa beraktivitas sekaligus memberi ruang bagi aktivitas perekonomian 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, PSBB merupakan opsi terbaik agar masyarakat bisa diselamatkan dan dalam waktu bersamaan kegiatan ekonomi juga berjalan baik. Dasar penerapan PSBB adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Hasilnya cukup tidak mengecewakan. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, “tidak jelek-jelek amat”. Memasuki kuartal II-2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi 5,32%. Namun, kontraksi ekonomi Indonesia tidak sedalam peer countrylainnya.

Dari jumlah kasus kematian, Indonesia berada di posisi ke-17 dunia dan ketiga di Asia di bawah India dan Irak. Persentase kematian di Indonesia hingga 3 Agustus 2020 sebesar 4,68%, di atas persentase angka kematian global yakni 3,79%.

Namun, pemerintah mengklaim persentase kematian per bulan Maret 2020, kondisinya semakin menurun. Angka kematian Maret 2020 sebesar 4,89%, April 2020 sebesar 8,64%, Mei sebesar 6,68%, Juni sebesar 5,56%, dan Juli sebesar 4,81% 

Variabel leadership sebagaimana diungkap Fukuyama, membuktikan peran pentingnya di tengah upaya keras mengatasi pandemi. Di tengah krisis, kepemimpinan rutin dan administratif dinilai tidak kompeten. Sebaliknya,  krisis membutuhkan sosok adaptif, cepat mengambil keputusan, berorientasi problem solving, membangun trust and respect, mengedepankan kepentingan lebih besar, dan yang tak kalah penting mampu menumbuhkan harapan.

Sebab, menyusutnya sumber penghidupan akibat pandemi, mengancam langsung kohesifitas sosial. Bila pemimpin salah meracik resep, maka perasaan depresi, marah, putus asa, dan cemas (enxiety) seperti disebut di atas, bisa menjadi katalisator ke tubir chaos.

Maka, kita butuh sosok pemimpin yang lebih banyak bekerja dan menyentuh langsung titik persoalan. Totalitas menggunakan segala energi  dan potensi, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan eksternalnya. Dengan segala kepekaannya membaca situasi, kita juga membutuhkan pemimpin yang efektif berkomunikasi 

Tanpa kepemimpinan efektif, program perlindungan sosial terhadap masyarakat terdampak seperti distribusi bantuan sosial, misalnya, bisa jatuh sebagai kegiatan rutin dan seremoni. Namun sejauh ini, bantuan sosial telah mengalami transformasi makna.

Bansos bergerak menyentuh berbagai kalangan dan elemen sosial yang merefleksikan wajah multikultural. Sehingga bansos tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material bagi kelompok terdampak, namun juga berkontribusi penting dalam menjaga kohesifitas sosial. Bansos juga menjadi Perekat Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

*Dosen FISIP, Universitas Djuanda, Bogor

Foto : (STR/AFP)

Topik : pandemi , kohesifitassosial , peranpemerintah , bansos , psbb ,

Artikel Terkait
Terpopuler