Sabtu, 18/09/2021 13:58 WIB WIB

Dunia Kecam Kudeta Militer Atas Pemerintahan Sipil di Myanmar

Dunia Kecam Kudeta Militer Atas Pemerintahan Sipil di Myanmar Foto : AFP


Militer Myanmar melancarkan kudeta militer (coup) terhadap pimpinan sipil Myanmar pada Senin dini hari (1/2/21) dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Militer Myanmar melakukan penggebrekan dan menahan Daw Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin sipil dari Partai Lega Nasional Demokrasi (League for National Democratic) setelah kemenangan mutlak partai pimpinan Saan Su Kyi padA pemilihan umum yang baru berlangsung November 2020 lalu yang dianggap pihak militer terjadi kecurangan.

Laporan Hannah Beech Kepala Biro Times Asia dari ibukota Yangon yang dilansir New York Times Morning Briefing hari ini mengatakan televisi militer mengumumkan keadaan darurat akan berlangsung satu tahun dengan kewenangan penuh dialihkan ke panglima militer Myanmar. Dilaporkan juga siatusi di kota Yangon hingga senin malam sangat tegang, tank-tank militer terlihat berjaga-jaga, penerbagan domistik di tangguhkan dan bandara international ditutup dan antrean penarikan uang tunai oleh warga yangon. Gangguan internet terjadi di mana-mana, situasi mencekam, dan terjadi antrian penarikan uang tunai di sejumlah ATM.

Kudeta militer Myanmar menimbulkan reaksi keras dari sejumlah pimpinan negara diantaranya, datang dari Presiden Amerika Serikat mengecam keras tindakan kudeta dan berjanji akan kembali menjatuhkan sanksi kepada Myanmar setelah militer di negara itu mengambil alih kekuasaan. AS telah mencabut sanksi selama dekade terakhir seiring dengan transisi Myanmar menuju negara demokrasi. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan "kekerasan tidak boleh dibiarkan mengesampingkan keinginan rakyat atau berupaya untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel".

Biden menggambarkan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan pejabat-pejabat sipil lain sebagai "serangan langsung terhadap demokrasi dan supremasi hukum". "Di alam demokrasi, militer tidak boleh menafikan keinginan rakyat atau mencoba untuk menghapus hasil pemilihan yang jujur dan adil," kata Biden.

Wartawan BBC melaporkan, reaksi juga datang dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang menyebut langkah tentara itu sebagai "pukulan serius bagi reformasi demokrasi". PBB menuntut pembebasan dari 45 orang yang dikatakan telah ditahan. Di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengutuk kudeta dan "pemenjaraan yang melanggar hukum" terhadapan Aung San Suu Kyi.

China, yang sebelumnya menentang intervensi internasional di Myanmar, mendesak semua pihak di negara itu untuk "menyelesaikan perbedaan". Namun beberapa negara tentangga di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Thailand dan Filipina, mengatakan apa yang terjadi di Myanmar adalah "masalah internal".

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin Asean, Pemerintah Indonesia menghimbau agar semua pihak mampu menahan diri, dan menggari bawahi semua dugaan kecurangan dan perbedaan pandangan yang terjadi akibat pemilihan umum di negeri itu dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Keterangan pers kementerian luar negeri Indonesia menyatakan keprihatian atas kudeta yang terjadi di Myanmar, namun tetap mendorong dialog untuk mencari solusi, “pemerintah menghimbau Myanmar menahan diri dan terus mengedepankan dialog agar tidak memperburuk situasi”.

Kudeta militer mengembalikan Myanmar ke kekuasaan hunta militer penuh setelah lima tahun bebas di alam demokrasi. Dilaporkan juga suasanan memanas antar elite militer dan sipil telah berlangsung satu tahun terakhir. Hubungan Aung San Suu Kyi mengambil sikap diam terhadap panglima militer yang disebut sebagai “ a dangerous silence” di negeri dimana masalah politik masih sangat personal. Penahanan terhadap pemimpin partai NLD Aung Saan Suu Kyi secara tiba-tiba mengakhiri teori bahwa mungkin Suu Kyi dapat menemukan keseimbangan baru untuk menyeimbangkan hubungan antara kekuatan sipil dan militer.

Myanmar dikuasai oleh militer sampai 2011, ketika reformasi demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengakhiri kekuasaan tentara. Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 sampai 2010. Ia dianggap sebagai pilar demokrasi dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991. Namun citranya ambruk karena dianggap tidak berbuat banyak dalam isu penanganan pengungsi Muslim Rohingya.

 

 

 

oleh : Freddy Ndolu

Topik : kudeta myanmar , jenderal min aung hlaing , NLD , militer myanmar , kecurangan pemilu , aung san suu kyi

Artikel Terkait
Terpopuler