Bedah Buku Karya Freddy Ndolu, Dekrit Pencerdasan Bangsa untuk Indonesia

Tantangan baru saat ini ketika hadirnya media baru berbasis internet yakni media sosial, dinilai bekerja sangat cepat dalam menyebarkan hoax, ujaran kebencian, berita palsu, rekayasa serta manipulasi suara dan gambar.

"Dalam arti yang lain adalah pembodohan publik. Padahal, public service media harus tampil di garis depan sebagai penjernih atau purifier bagi iklim informasi yang keruh untuk menaikan tingkat kecerdasan publik," kata Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Freddy Ndolu di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Hal itu disampaikannya dalam peluncuran buku `Atas Nama Publik: Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Layanan Publik Multiplatform` yang ditulisnya sendiri.

Menurutnya, persoalan menjadi tidak mudah karena media layanan publik sendiri dihadapkan pada tiga krisis sekaligus.

"Yakni identitas kelembagaan, pembiayaan dan fungsi. Sehingga, pekerjaan mencerdaskan bangsa tidak bisa dilakukan hanya oleh satu badan atau sebahagian lembaga," ujarnya.

Namun, hal itu harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa maupun individu. Sedangkan untuk membenahi media layanan publik agar berfungsi mencerdaskan bangsa, kata dia, hanyalah satu langkah kecil dalam keseluruhan sistem bernegara.

"Menjaga marwah media layanan publik sebagai penjaga kebenaran berbasis moral, bukankah sesuatu yang mudah di sejumlah negara. Kepentingan politik berkelindan menyelinap masuk, untuk menguasai ruang publik demi kepentingan politik jangka pendek," tandasnya.

Kerja media sebagai pilar keempat demokrasi adalah menyiapkan landasan hari ini. Yakni untuk generasi berikutnya.

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, RRI harus berani berbicara meskipun berbeda dengan pemerintah.

"Buku ini secercah harapan. Paling tidak, jika tidak bisa mengubah dunia, paling tidak Indonesia. Ya di titik inilah saya mencoba mengapresasi lahirnya buku ini," tegasnya.

Adapun Ketua Bidang Keorganisasian Dewan Pers Asep Setiawan mendukung LPP RRI bertransformasi menjadi media layanan publik multiplatform. Dia menyatakan, cara menyampaikan informasi perlu mengikuti tuntutan zaman.

"Substansi jurnalistik dengan menyampaikan informasi melalui media massa, tidak akan pernah berubah. Teknologi untuk menyampaikan berita memang berubah, namun substansi tidak berubah," ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, LPP dibangun bersama-sama dengan narasi kebangsaan.

"Sebab, Indonesia adalah anugerah besar di kolong langit ini dan negara yang berbangsa serta banyak suku agama," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Muklis Basri berpesan, agar sebelum mendorong dekrit pencerdasan bangsa, perlu seluruh komponen membenahi RRI.

"Khususnya secara internal. Benahi dulu internal, jangan ribut pada momentum tertentu saja," tegasnya.