Selasa, 09/08/2022 09:06 WIB WIB

Masyarakat Harus Gandrung Akan Nilai-Nilai Pancasila

Masyarakat Harus Gandrung Akan Nilai-Nilai Pancasila Foto Lider : Dr. J Kristiadi - Peneliti CSIS Pada Diskusi di Indonesia satu channel 29/6/2022


Lider.id : Lembaga-lembaga  yang diharapkan mengoperasionalisasikan Pancaila dalam kehidupan bernegara tidak mampu menjadikan Pancasila sebagai sebuah gerakan yang membuat masyarakat gandrung akan nilai-nilai Pancasila. Itu ancaman untuk demokrasi kita karena kita hanya pura-pura ber-Pancasila.

Peneliti senior Center for Strategic and International Studies(CSIS) Dr.  J.Kristiadi dalam diskusi Youtube Indonesia Satu Channel bersama Freddy Ndolu mengingatkan ada dua ancaman serius untuk demokrasi kita. Ancaman pertama, Pancasila hanya dihadirkan dalam upacara-upacara resmi kenegaraan dan tidak mampu mengubah perilaku masyarakat. Ancaman kedua, ketika koalisi antar partai hanya fokus pada kekuasaan dan lupa pada rakyat yang telah memberikan mereka kuasa.

Menggunakan frasa Negara pura-pura Pancasila, ia ingin mengatakan bahwa Lembaga-lembaga yang dipercayakan untuk mengurus ideologi Negara justru terjebak dalam birokrasi dan gagal membuat Pancasila sebagai living ideology.

“ Sederhana saja, apakah lembaga-lembaga itu berisi orang-orang yang prilakunya mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Apakah mereka berempathy? Apakah tidak ada kongkalikong antar mereka?,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila adalah urusan keteladanan, urusan satunya kata dan perbuatan yang harus terinternalisasi dalam diri setiap orang Indonesia.

“Jika Pancasila hanya dibacakan pada upacara-upacara kenegaraan maka kita bukan Negara Pancasila tetapi Negara Upacara Pancasila,”katanya.

Ancaman kedua adalah pengkhianatan para elit politik terhadap rakyat yang sudah memilih mereka. Setelah terpilih mereka membuat aturan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan rakyat yang sudah memberikan hak kepada mereka untuk berkuasa.

Berkaca pada maraknya koalisi partai untuk bisa memajukan jagoan mereka menjadi calon presiden, ia menyebutnya koalisi tanpa hati nurani. Koalisi untuk merebut kekuasaan tanpa rakyat diberitahu apa yang akan dilakukan setelah kekuasaan itu diperoleh.

“Rakyat sebagai yang punya kuasa berhak tahu apa yang  akan spesifik dilakukan untuk rakyat setelah kuasa itu mereka berikan,” tandasnya.

Dalam kondisi anomali seperti itu maka ancaman nyata yang akan datang adalah penguasa megalomania dengan nafsu tak terkendali untuk menjaga kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.(AR)

 

Topik :

Artikel Terkait
Terpopuler