Selamat Mengabdi Pelayan Rakyat

Demokratisasi Indonesia pada pilkada 2024 telah menghasilkan 961 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Hari ini 20/02/2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi serentak melantik mereka di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. sebuah makna historis dan bukti bahwa pelaksanaan pesta demokrasi serentak, terbesar di dunia telah berhasil menghasilkan penguasa daerah yang diharapkan mereka adalah pemimpin yang siap dan bersedia mengabdi menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat, mampu menjadi lider menjadi pemimpin yang melayani. "kalian adalah pelayan rakyat harus mengabdi kepada rakyat karena telah mendapat kepercayaan dari rakyat", tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya. 

KREDO LIDER

Bagi kami, Lider adalah pemimpin pejuang, bermakna lebih dari sekedar pejabat. Para kepala daerah harus berjuang memenuhi harapan rakyat. Artinya menjadi pemimpin bukan sekedar melewati kontestasi memperoleh kepercayaan rakyat, tapi lebih dari itu seorang kepala daerah yang telah mendapat kepercayaan rakyat harus memampu membuktikan janji kampanyenya menjadi pelayan dan pengabdi bagi rakyat di daerah bukan saja yang memilihnya tapi semua rakyat. Kata LIDER di adopsi dari karakter Spanyol yang sesuai dengan lafal orang indonesia terhadap pemimpin. Merebut suara terbanyak dalam pemilu, terpilih secara demokratis dan sah tidak otomatis menjadi pemimpin. Mereka masih berjuang meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah pemimpin bukan sekedar pejabat. sikap dan langkah serta keputusan mereka akan di uji oleh rakyat sejak dilantik. Mereka akan menjalankan roda kepemimpinannya dan melaksanakan janji kampanyenya. Dalam demokrasi, pemilu yang demokratis dan jujur adalah bagian dari sirkulasi elite merebut kepercayaan rakyat. Kehadiran kepala daerah apakah gubernur, bupati atau walikota, adalah pemimpin bagi semua. Bagaimana agar secara bijak mereka mengabdi untuk kepentingan rakyat seluruhnya, bukan untuk kepentingan partai dan golongannya saja. Implementasi langkah awal dalam membuat  peraturan daerah maupun keputusan gubernur/bupati dan walikota akan menentukan langkah selanjutnya, apakah mereka akan dipilih lagi atau tidak terutama legasi yang akan di tinggalkan setelah 5 tahun memimpin pada tahun 2030.  

Vox populi vox dei, Suara Rakyat Suara Tuhan. Mereka yang terpilih dan telah dilantik harus diterima sebagai kenyataan hasil kontestasi dalam demokrasi yang  berlaku universal di negeri Pancasila. Kita berharap mereka tidak sekedar menjadi penguasa atau pejabat publik, atau yang distigmakan sebagai pengusaha penguasa (pengpeng), tapi mereka harus mampu menjadi pemimpin atau lider yang mau melayani rakyatnya, mengembangkan daerahnya, mengeluarkan rakyatnya dari belenggu kemiskinan, dan hidup damai bersama dalam perbedaan (bhineka tunggal ika), secara cerdas, sejahtera, adil dan Makmur. Pemimpin yang terpilih secara demokratis juga harus mampu mengelola perbedaan, menghadapi kritikan publik sebagai wujud tumbuhnya masyarakat sipil agar terbangunnya kreativitas dan check and balances dalam mengelola daerah. Semoga Nilai-nilai Pancasila dapat difungsikan oleh para kepala daerah dalam melayani rakyat. Goodluck

fn