Panglima TNI sebut ada indikasi keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam proyek satelit

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut ada indikasi keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015 lalu.

Andika mengatakan hal tersebut baru ia ketahui usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu.

"Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang akan masuk dalam proses hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Andika mengaku belum mengetahui nama-nama anggota TNI yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp800 miliar itu.

Kendati demikian, sebagai Panglima TNI, ia mengklaim mendukung penuh keputusan pemerintah untuk melakukan proses hukum kepada anggota yang terkait.

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan dugaan kerugian negara sekitar Rp800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kemhan pada 2015 lalu.

Di luar angka tersebut, Mahfud menyebut, negara juga masih berpotensi ditagih sejumlah perusahaan transnasional akibat kontrak yang dibuat Kemenhan.

Presiden Joko Widodo, kata dia, juga telah meminta agar kasus yang merugikan negara hingga ratusan miliar tersebut dapat segera diusut tuntas.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud dalam konferensi persnya, Kamis (13/1).