Dilema Demokrasi Elektoral
Perdamian Dunia
|
Pilihan Redaksi
|
lider.id Praktek demokrasi di Indonesia tidak sama dengan teorinya. Kedaulatan rakyat seringkali tergerus oleh politik yang haus kekuasaan elit.
Pejuang/aktivis di era Reformasi sudah tidak bisa lagi diharapkan, mereka hanya berperan terbatas atau hanya sebagai pemberi legitimasi politik atau hanya sebagai objek kegiatan politik cawe cawe.
Dikhawatirkan karena praktek demokrasi elektoral sangat terasa jauh dari semangat prinsip-prinsip demokrasi. Masih maraknya perilaku yang menghalalkan segala cara yang ada bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi, seperti: politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) atau politik identitas, kriminalisasi lawan politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intimidasi, praktik aparatur negara yang tidak netral, atau penyelenggara pemilu politik uang, lelang dan penyuapan yang sehat, pemalsuan dokumen dan manipulasi prosedur operasi.
Akhirnya, terpilih pemimpin sering tidak melayani rakyat. Semua kebijakan yang diambil adalah sering bias pada kepentingan elit penguasa atau kepentingan investor, dan cenderung sangat minim pengawasan. Ke depan, praktik buruk tidak boleh dilanjutkan dan harus diganti dengan komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang substansial dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Hentikan Demokrasi elektoral hanyalah basa-basi lima tahun pesta demokrasi dan harus memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan bangsa. Demokrasi elektoral harus menjadi kancah persaingan yang sehat untuk mendapatkan seseorang yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin dalam upaya mewujudkan tujuan kemakmuraN BANGSA.
Jika gagal menegakkan demokrasi yang substansial di kehidupan politik sehari-hari, maka tidak hanya berarti pengebirian kedaulatan rakyat atau kegagalan demokrasi saja, tetapi kehancuran Negara Republik Indonesia akan dipertaruhkan. BH
