Para Guru Besar Unhas, UGM, UII, dan UI Beri Peringaran Keras Jokowi
Para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM), membacakan petisi mengeritik Jokowi karena dinilai telah merusak demokrasi. Foto dok/CNN
|
Pilihan Redaksi
|
Jakarta, Lider.id--Setelah para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM), Iniversitas Islam Indonesisa (UII), dan Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan maklumat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini giliran para guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan petisi terkait keprihatinan terhadap demokrasi.
Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa melalui Maklumat Rektor yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024 mengeluarkan 6 poin menyikapi terkait kondisi yang terjadi di Unhas.
"Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin," kata Jamaluddin dalam maklumat, Jumat (2/2).
Pada poin keenam maklumat, Jamaluddin menanggapi soal keprihatinan guru besar terkait demokrasi. Pernyataan itu disebut tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
"Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan `Menyelamatkan Demokrasi`, tidak mewakili Unhas sebagai institusi," tegasnya.
Anggota Dewan Profesor Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo mengatakan, Guru-guru besar Unhas yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen mengeluarkan petisi pernyataan sikap terkait Pilpres 2024. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinet tetap pada koridor demokrasi.
"Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," kata Prof Triyatni.
Di hari yang sama, guru besar UI juga menyatakan sikap terkait Pemilu 2024. Diwakili Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan,
pernyataan sikap para guru besar UI merupakan bentuk kepedulian guru besar UI. Hal tersebut diungkap dalam Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia.
UI meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawal pemilu. "Menyerukan semua perguruan tinggi mengawal ketat pemungutan suara," kata Harkristuti di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024.
Pihaknya juga mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. "Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, dan (pemilu) berjalan dengan adil," kata Harkristuti.
Guru besar UI juga menuntut netralitas semua aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah. Utamanya, terkait paksaan dalam pemilu. "Bebas dari paksaan memenangkan salah satu paslon," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika UGM, termasuk guru-guru besar, mengeluarkan `Petisi Bulaksumur`. Dalam petisi itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, saat membacakan petisi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
Petisi tersebut dibacakan Koentjoro yang didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu ini.
Adapun beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan. Mereka menganggap itu semua sebagai wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
"Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," demikian petikan bunyi petisi.
Pada Kamis (1/2) giliran sivitas akademika UII yang menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.
Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor UII Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".
"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.
Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.
Fathul menyampaikan bahwa putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya.
"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.
