Tanggapi Film Dirty Vote, Wapres: Harus Direspons dengan Baik
Wakil Presiden Ma`ruf Amin menanggapi film dokumenter `Dirty Vote` yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Foto dok/Wapres
|
Pilihan Redaksi
|
JAKARTA, Lider.id--Film dokumenter `Dirty Vote` yang mengungkap kecurangan Pemilu 2024 merupakan bagian dari dinamika politik aspirasi masyarakat. Karenanya, aspirasi tersebut perlu didengar dan direspons dengan baik.
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin menyampaikan hal itu melalui video yang diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (12/2).
"Kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira," kata Ma`ruf.
"Ya kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik tentu harus direspons dengan baik pula," imbuhnya.
Ma`ruf pun berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asas langsung umum bebas rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil).
Dia tidak ingin pemilu yang seharusnya membawa perbaikan keadaan malah terdegradasi karena permusuhan.
Wapres mengimbau baik kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk ikut andil berperan mengawasi dan memastikan jalannya pesta demokrasi tahun ini berjalan secara kondusif.
"Yang penting pemilu berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama, jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita," ujar Ma`ruf.
Diketahui, rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Film itu menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (11/2).
WatchDoc sebelumnya juga pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.
