Sabtu, 27/04/2024 20:09 WIB WIB

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Demokrasi Indonesia Urgen

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Demokrasi Indonesia Urgen Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 yang dilaksanakan di Bali dinilai sangat penting, karena memperlihatkan pada dunia mengenai transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia. Foto dok/DPR


JAKARTA, Lider.id -Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 yang dilaksanakan di Bali dinilai sangat penting, karena memperlihatkan pada dunia mengenai transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan hal itu usai membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu 2024, di Hotel Westin, Bali, Selasa (13/2).

"Kegiatan kali ini tentu menjadi sangat penting dan menarik Karena kita ingin menunjukkan kepada dunia mengenai transparansi demokrasi kita, mengenai akuntabilitas daripada demokrasi kita,” kata Putu.

Diketahui, EVP merupakan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu.

“Kita juga sering menghadiri event-event observer, kegiatan pemilu di berbagai negara. Contohnya di Uzbekistan, kita pernah hadir di Kamboja, tentu komitmen-komitmen itu juga kita lanjutkan. Dan akhirnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah pada Pemilu 2024 ini,” jelasnya.

Selain itu, kata Anggota Komisi VI DPR RI ini, juga menegaskan bahwa EVP menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong agenda global, salah satunya sustainable development goals yang bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam hal demokrasi.

“Demokrasi ini sangat penting untuk dikawal dan memang kita terus ingin membangun indeks demokrasi yang baik. Jika kita lihat di ASEAN, demokrasi kita juga termasuk sangat baik Dan beberapa negara seperti Filipina, seperti Malaysia dan Indonesia, Tentu menjadi contoh bagaimana demokrasi itu harus terus dibangun. Dan ini tentu pada ujungnya akan memberikan kesempatan dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” bebernya.

FGD ini sendiri, diisi oleh Ketua KPU 2012-2017 Hadar Gumay, Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman, Anggota DKPP 2022-2027 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Perwakilan Perludem Titi Anggraini dan juga turut melibatkan para penyelenggara pemilu di Provinsi Bali.

Nantinya, setelah mengikuti serangkaian FGD, esok harinya pada tanggal 14 Februari, para observer yang terdiri dari berbagai delegasi parlemen negara sahabat dan tiga organisasi parlemen dunia akan ikut meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana.

Topik : Pemilu , Pilpres , demokrasi , transparansi , DPR

Artikel Terkait
Terpopuler