Kabinet Indonesia Maju : Kementerian Income Generating dan Cost Centre

Timbang-timbang pembantu presiden untuk menduduki jabatan elite kementerian dan lembaga (K/L) menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan pribadi-pribadi yang punya nyali dan mampu mengambil keputusan strategis di periode lima tahun keduanya. 

Berbeda dengan periode duet Jokowi dan Jusuf Kalla di periode 2014-2019, pilihan kompromi sharing power demi balancing power membutuhkan dukungan partai politik untuk memenangkan periode berikutnya. 

Kali ini persoalannya menjadi berbeda, tantangan dan beban juga lebih berat. Presiden dan wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin periode, 2019-2024 pelan tapi pasti membuktikan janji kampanye, walaupun dampak pandemi Covid 19 yang menglobal. 

Dalam pidato kemenganan Presiden terpilih Jokowi menyampaikan visi dan misi sangat eksplisit bertajuk, “Indonesia Maju 2024” di Sentul Jawa Barat Agustus 2019, ia menyebut sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintahannya yakni, masalah kualitas sumber daya manusia menghadapi era digitalisasi multiplatform, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang seperti SDM dan sosial, pembangunan fisik jalan trans nasional, jembatan dan pelabuhan untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara di berbagai bidang dan memastikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat sosial berfungsi. 

Langkah pertama, Lider meyakini Presiden Jokowi akan melakukan sejumlah terobosan (breakthrough) untuk memastikan kementerian dan lembaga yang dipimpinnya efisien tapi efektif, menampilkan suatu tim kerja solid, bak orchestra yang menarik untuk di tonton. 

Jokowi memastikan semua anggota kementeriannya memiliki visi yang sama untuk memperkokoh ideologi Pancasila. Artinya sebagai konduktor, Jokowi akan memimpin timnya sesuai kompetensi yang dimiliki masing-masing personil, apakah yang bersangkutan datang dari partai politik pengusung, pendukung, lawan politik di masa kontestasi, atau akademisi tapi utamanya professional. 

Langkah kedua, punya “nyali” bukan berarti berotot “kawat”, bertulang “baja”, tapi ia harus berani mengambil keputusan strategis sebagai eksekutor, apapun resiko jabatannya. Nampaknya Jokowi memandang bergelar pendidikan tinggi itu penting, tapi lebih bernilai apabila, masing-masing anggota menterinya mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, terukur dan tepat sesuai tujuan menaikan performa pemerintahannya, yang ujungnya menaikan pendapatan (income) bagi negara untuk sejahteranya rakyat. 

Kementerian atau lembaga yang menghabiskan anggaran (cost) juga dituntut harus memastikan biaya yang di keluarkan dapat menaikan benefit untuk mendongkrak pendapatan dikemudian hari. Dilihat dari visi dan misi serta beban dan tantangan yang akan dipikul duet Presiden Jokowi – Wapres Ma’ruf Amin, seharusnya Direktorat Perpajakan di naikan statusnya menjadi setingkat kementerian, terpisah dengan kementerian keuangan. 

Nama Kabinet Indonesia Maju, majalah Llider membagi dua model kementerian yakni, kementerian income generating dan kabinet cost centre.

Kabinet Income Generating

Income atau pendapatan dalam teori ekonomi liberal sangat erat dengan “uang”, padahal pendapatan juga dapat diartikan sebagai in-kinds atau barang. Ekonom Amerika Serikat Irving Fisher mengatakan, income memainkan peran yang sangat signifikan dalam semua masalah ekonomi. 

Income menentukan modal bagi negara untuk berkembang, income memastikan penghasilan bagi kaum buruh dan pada gilirannya distribusi pendapatan dapat mengatur disparitas antara kaya dan miskin (Kevin Hollmes, The concept of income, a multi disciplinary analysis, 2001). 

Yang dimaksud dengan income generating dalam konteks ini adalah kementerian dan lembaga yang tugasnya menaikan performa pendapatan negara dalam APBN berupa benefit yang kemudian dapat dihitung sebagai outcome yang dapat diukur dengan sistem digitalisasi secara cepat. 

Sebagai contoh, bagaimana mengukur pendapatan negara dari pajak dilihat dari karakteristik jumlah penduduk sebagai wajib pajak yang kemudian dapat menghitung pendapatan dan pengeluaran dengan mudah menghitung seberapa besar subsidi pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membiayai fasilitas umum dan pengembangan SDM sebagai biaya dalam sebuah sistem yang terukur. 

Logika sederhana saja, mengukur tuntutan dan tanggungjawab setiap warga negara agar bergantung pada pemimpinya, misalnya : bila jumlah penduduk Indonesia hari ini 260 juta jiwa dengan asumsi setiap orang sebagai wajib pajak membayar 10 juta/tahun maka total pendapatan rata-rata Rp 2.600 triliun per tahun. Walaupun asumsi angka itu, negara harus mensubsidi yang tidak mampu sebagaimana pesan konstitusi kita. 

Dengan demikian setiap warga negara harus dilihat sebagai potensi yang penting bagi pembangunan bangsa dalam siklus hidupnya sehingga ia merasa kehadirannya di bumi Indonesia seolah tidak diharapkan, tapi sudah disiapkan sejak dini hingga bisa berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Pada umur tertentu seseorang harus produktif terukur secara ekonomi, dan sosial bagi diri, lingkungan dan negaranya.

Kabinet Cost Centre

Dalam kamus bisnis dan bank, cost center diartikan sebagai suatu unit dalam suatu organisasi yang sesuai dengan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan yang kemudian akan memperoleh pendapatan, tetapi sebaliknya selalu menimbulkan biaya. 

Dalam konteks negara, cost center adalah departemen atau lembaga yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan negara tapi membutuhkan biaya untuk menjalankan dan bertanggung jawab mengendalikan biaya baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Akan tetapi output lembaga atau kementerian seharusnya memberi benefit (outcome) dalam jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan. 

Sebagai contoh, kalau perpajakan sebagai income generating, sebut saja kementerian pendidikan nasional sebagai kementerian pembiayaan - cost centre. Kementerian cost center seharusnya dapat diukur secara kuantitatif dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan pendapatan negara dan perekat sosial secara tidak langsung. 

Sebagaimana kata mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Untuk itu, cost centre harus dimaknai sebagai upaya sistematis untuk membentuk insan Indonesia menjadi pendorong income generating.

Visi Indonesia Maju 2024 dengan model kabinet income generating dan cost centre yang ditawarkan, diharapkan akan mudah menghitung pendapatan dan pengeluaran negara secara efisien dan efektif. Bahkan dapat meredam tindak pidana korupsi dalam skala yang cukup signifikan, atau sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara sejak dini di semua kementerian atau lembaga.

Bila kelak rakyat telah merasakan benefitnya dengan sendiri rakyat akan melaksanakan seperti apa kata mendiang Presiden Jhon F. Kenedy, Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. **  

Tulisan Oleh : Freddy Ndolu

Foto : wikipedia