Kamis, 06/10/2022 07:31 WIB WIB

Tata Dunia Baru ala Jokowi

 Tata Dunia Baru ala Jokowi Presiden Jokowi bersama para pemimpin G7


Hingga tulisan ini di publikasikan, perang belum juga berakhir. Korban terus berjatuhan bukan saja prajurit terbaik kedua negara, warga sipil yang tinggal di sejumlah kota di Ukraina, bekas pecahan Uni Soviet jadi korban akibat hantaman  bom, roket, dan peluru kendali ukuran besar yang dikendalikan dari jarak jauh.

Jutaan warga Ukraina berjuang meninggalkan semua yang mereka miliki dan menjadi pengungsi di sejumlah negara Eropa, bahkan konon kabara lebih besar dari pengungsi asal Surya dan Irak ke Eropa.

Bila di era perang dingin, secara konvensional tentara berhadapan di medan perang bersama peralatan perang mereka. Kini, di era yang sudah berubah, kemajuan tekonologi informasi dan komunikkasi termasuk persenjataan, sasaran hanya dilakukan melalui remote control  dari jarak jauh.

Pelor ukuran kecil hingga roket berkekuatan daya hancur massal  bahkan senjata nuklir sekalipun hanya  dikendalikan oleh satu orang. Dan korbanpun berjatuhan dari warga yang tidak berdaya.

Konsep proxy and cyber war di Ukraina, perang antar agent, sama yang terjadi di Surya dan Irak hanya sebagai lokasi perang, war torn country. Perang atas nama apapun di era ini, hanya meninggalkan kesengsaraan dan ketergantungan panjang. 

Begitu juga dengan peran media massa yang terbelah antara membela Barat dan Timur. Perang media masa juga terjadi, selalu saja keuntungan pada Barat yang dipimpin Amerika Serikat mempromosikan angin kebebasan dan keterbukaan di alam demokrasi. Bagi pers, kondisi pers bebas tidak dijamin oleh negara yang menerapkkan doble standard, kedalam sangat represif, tapi keluar bebas; dan sebaliknya seperti halnya negara tertutup seperti sistem sosialis komunis di era Soviet. Oleh karena itu, media massa Barat terkesan tidak berpihak pada Timur karena memasung kebebasan.

Keadaan itu berulang lagi sekarang di era global networking dan telekomuniasi yang canggih. Media massa termasuk medsos memperoleh kebebasan berekspresi dan kreasi dengan lebih mudah, murah dan cepat meng-update informasi di setiap sudut Ukraina melalui medsos, maupun media mainstream, yang kemudian dishare dan di viralkan dengan berbagai versi platform digital.

Informasi yang terkesan mendiskreditkan invasi Rusia ke Ukraina, segera direspons oleh Kremlin dengan mengeluarkan UU yang mengancam hukuman 15 tahun penjara untuk wartawan yang dianggap tidak netral dalam pemberitaan. Media massa elektronik dan cetak yang berkantor di Rusia, rame-rame angkat kaki dari Moskow.

Tulisan ini, sesungguhnya ingin menyampaikan pesan bahwa lliberalisme dan kapitalisme tetap saja menguntungkan Barat yang dipimpin Amerika dan sekutu, karena angin kebebasan yang ditiupkan merupakan kebutuhan alamiah setiap umat manusia.

Dominasi Barat

Media membuat  masyarakat dunia dilematis. Antar mengecam invasi Rusia ke Ukraina atau dominasi Barat yang sudah berlangsung berabad-abad. Tetap saja korban perang yang menjadi sorotan, walau sesungguhnya penderitaan akibat penjajahan berabat-abad telah melahirkan kesengsaraan dan ketergantungan turun temurun pada Barat.

Kini blokade dan sanksi terus berlangsung, kerjasama dan saling ketergantungan antara negara dari berbagai aspek terutama bahan pangan dan energi, menjadi sulit, hanya akibat nafsu perang dan dibalas sangsi embargo.

Majalah Lider, ingin menggarisbawahi poin penting invasi Rusia terhadap Ukraina dalam konteks dominasi Barat sebagai jalan masuk upaya menata dunia yang lebih baik di era disruption teknologi. Bahwa penjajahan dalam bentuk apapun harus di tolak. Presiden Soekarno dalam pidatonya, di PBB tahun1960 menyampaikan gagasan membangun tata dunia baru – to build the world anew, sebagai jalan tengah menghapus kolonilaisme dan imperialisme.

Solusipun disampaikan melalui Lima pilar prinsip kebangsaan dalam ideologi Pancasila: believe in God; nationalism; internationalism; democracy; and social justice. Pancasila yang digali dari kearifan lokal bumi nusantara itu mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan bagi setiap bangsa agar memperoleh hak kemerdekaan dan berdaulat mengelola bangsanya. Soekarno secara terbuka menyampaikan kebencian dan depresinya terhadap penjajahan.

Menurut Bung Karno, mengaitkan penjajahan dan perdamaian. “Kolonilaisme terkait dengan dengan keamanan; keamanan terkait dengan perdamaian dan pelucutan senjata yang erat kaitannya dengan negara-negara belum berkembang (under devoloping)”.  Bagi Soekarno, penjajahan belum mati, baru mati suri dan dapat bangkit kembali menjadi penjajah baru yang sangat  berbahaya bagaikan harimau terluka di hutan tropis selama perjanjian pelucutan senjata nuklir tidak dilaksanakan.

Pesan konstitusi yang ditorehkanpun sangat Soekarnois, yakni menghapus penjajahan dari muka bumi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan satu syarat bangsanya sendiri harus berwibawa  mengaminkan  visi bangsanya.

Masalahnya, visi Soekarno adalah konsep solusi bagi bangsa-bangsa terjajah maupun yang menjajah tapi media massa yang juga didominasi Barat kurang memberikan porsi signifikan bagi gagasan Soekarno, hingga akhrinya ia dijatuhkan oleh bangsanya sendiri segera setelah peristiwa berdarah 1965.

Kehadiran Presiden Jokowi melalui forum G7 dan Presidensi G20,  dan bertemu Presiden Rusia dan Presiden Ukrainan merupakan langkah lidersip Jokowi melaksanaan amanat konstitusi ikut berperan menata Indonesia dan dunia yang lebih baik, walau memang tidak mudah, butuh effort yang lebih, terutama dukungan bangsanya sendiri.

Kini Jokowi memikul tanggung jawab yang sangat besar di sisa waktunya kepemimpinannya yang sangat pendek. Ia harus menghadapi berbagai krisis sejak awal pemerintahannya, pandemi Covid-19, krisis energi dan pangan dunia yang bermuara ke krisis multidimensi akibat nafsu perang dan embargo.

Kini mantan Wali Kota Solo itu dituntut menjamin suksesnya presidensi G20 di tengah krisis kepercayaan di antara anggota G20. Hanya dengan modal kesederhanaan, kejujuran dan kerendahan hati (humble) ia mampu berkomunikasi dengan negara G7 yang didominasi oleh Barat dan kaya.

Bahwa dominasi dalam bentuk apapun harus dilarang, termasuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan karena bertentangan dengan piagam PBB, dan konstitusi Indonesia.

Kini bermunculan kelompok negara pendukung Rusia dan Amerika Serikat, sebaliknya kebijakan Satu China di bawah kendali Xi Jimping juga masih rawan baik oleh Moscow maupun Washington, karena jagoan baru dari Asia itu juga kini dipersepsikan sebagai negara superpower baru mengganti posisi  AS dan Rusia. Pertanyaannya, dimana Gerakan non blok (non-align movement) yang mampu memerdekakan sejumlah negara di era Kepemimpinan Soekarno?  Dan apa yang akan terjadi, ketika diplomasi tidak lagi berwibawa; kesepakatan bilateral dan multilateral dengan mudah dilanggar, bahkan PBB bagaikan macan ompong.

Lima Catatan Lider

Secara personal, Presiden Jokowi sudah menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kesederhanaannya telah ikut berperan menata dunia yang lebih baik, akan tetapi itu tidak cukup. Setidaknya ada lima catatan Lider.

Pertama, Indonesia harus menunjukkan kewibawanya melalui forum bilateral dan multilateral mendorong penataan dunia baru lebih adil,  damai dan sejahtera melalui revitalisasi dan reaktualisasi PBB untuk semua bangsa merdeka; kedua, 5 pilar Pancasila harus menjamin prinsip kebebasan berpendapat di era society 5.0 yang telah mengubah cara pandang, dan cara kerja. Pancasila harus menjadi inspirasi dan  solusi masalah Indonesia dan dunia dengan mendorong lahirnya pemikiran kreatif dan  cerdas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ketiga, memastikan semua bangsa hidup berdikari dari tanah sendiri dalam mengantisipasi krisis pangan dan energi yang sedang melanda dunia akibat perang; keempat, KTT G20 di Indonesia, menjadi momentum bersejarah implementasi to build the world anew, melalui komunikasi dan diplomasi yang berwibawa antar negara dalam kerangka multilateraslisme melalui konsep bilateral dan multilateral; kelima, memastikan kesepakatan mekanisme pemotongan utang luar negeri atau debt swap terhadap negara-negara yang hampir gagal karena beban utang. (fn)**

 

Topik : Tata dunia Baru Ala Jokowi

Artikel Terkait
Terpopuler