Geliat Parpol dan Capres Dinamis, Survey Anis Baswedan Terus Tergerus

Lider.id - Kompas.com mencoba merangkum peristiwa politik nasional sepekan terakhir, termasuk geliat politik seputar kemelut yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP).

Kemelut yang terjadi di KPP utamanya adalah soal adanya desakan supaya sang bakal calon presiden, Anies Baswedan, segera mendeklarasikan siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden.

Sedangkan di sisi lain, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai saling membuka komunikasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal sebelumnya kedua partai politik itu berada dalam posisi yang berseberangan, yakni PDI-P yang saat ini sebagai partai penguasa dan Demokrat sebagai oposisi.

Kita awali dengan mengulas tentang kemelut yang saat ini tengah menerpa KPP. Sebagaimana kita ketahui, poros koalisi itu dihuni oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai politik itu sudah meneken perjanjian dan kontrak politik untuk membentuk koalisi dan mendukung Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil presiden.

Persoalan menyeruak setelah pada pekan lalu dipaparkan hasil survei terkait elektabilitas 3 bakal capres yang ada saat ini. Yaitu Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022. Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Demokrat lantas resah dengan hasil survei itu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga ikut bersuara. Menurut dia, KPP harus segera mengambil langkah progresif karena gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal sebentar lagi.

AHY beralasan menghadapi Pilpres 2024 butuh persiapan. Dia menilai masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlampau singkat buat menggalang dukungan dan meraih kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Apalagi menurut AHY kampanye dengan kunjungan ke berbagai daerah membutuhkan waktu. Ia mengklaim banyak menerima aspirasi masyarakat yang ingin segera melihat Anies menentukan bacawapresnya. Bagi dia, semakin cepat diputuskan, akan semakin membantu pemenangan KPP.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Di sisi lain, Partai Nasdem tidak sepakat dengan desakan Demokrat. Apalagi mereka adalah partai politik yang pertama kali mendukung Anies sebagai bakal capres.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari memperlihatkan sinyal mereka enggan terburu-buru dalam melakukan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies. Menurut dia momen itu harus diperhitungkan dengan matang.

Menurut pandangan Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik. Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.

Sementara,Lider menyoroti proposal Menhan Prabowo Subianto mengajukan proposal mengakhiri perang Rusia vs Ukraina di Forum dialog antar Menhan sejumlah negara di Singapura baru-baru ini. Usulan damai yang disampaikan Prabowo dengan sangat berapi-api untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 15 bulan yang dimulai dengan invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan melapetaka hebat di negeri bekas Uni Soviet itu. Proposal referendum dan zona demiliterisasi di wilayah Ukraina menuai kritik luar biasa dari dunia Internasional, terutama Menhan Ukraina segera menolak proposal Prabowo yang terkesan bukan proposal Indonesia. Presiden Jokowi segera merespons, "itu pendapat pak Prabowo pribadi, bukan pemerintah". Selain itu, performansditengah suguhan berbagai berbagai survei terus menurun drastis Capres Anis Baswedan melalui akun twiternya,bahkan mengingatkan 80 ribu pulau terancam tenggelam akibat perubahan iklim.  

PDI-P dan Demokrat saling lirik

Di tengah kemelut yang dihadapi KPP, PDI-P justru membuat kejutan. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu justru memaparkan hasil penjaringan tokoh-tokoh yang dinilai layak untuk disandingkan sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.  Salah satu tokoh yang masuk dalam daftar kandidat itu adalah AHY.

Munculnya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres Ganjar cukup mengejutkan karena sejak beberapa waktu lalu PDI-P memperlihatkan sikap enggan bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, munculnya nama AHY dalam daftar kandidat bakal cawapres Ganjar tidak sekonyong-konyong.

Adalah Ketua DPP PDI-P bidang politik  Puan Maharani  yang mengawali komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Demokrat sehingga nama AHY bisa muncul dalam daftar itu.

Menurut Hasto, politik dinamis dan yang dibutuhkan adalah mencari terobosan. "Inilah hakikat yang sebenarnya. Terlebih bagi bangsa yang punya spirit gotong royong," kata Hasto.

Di sisi lain, AHY dan Partai Demokrat menyampaikan terima kasih kepada PDI-P atas hal itu. AHY menyatakan dia menghormati keputusan PDI-P yang mempertimbangkan dirinya sebagai salah satu kandidat bakal cawapres untuk Ganjar.